Kepala Dinas Komunikasi Tanjungpinang Menepis Tuduhan Kontroversial Terkait Dokumen Anggaran Bodong

News49 Dilihat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, mengecam pernyataan LSM Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah yang menyebutkan bahwa Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, S.Sos, telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bodong kepada perangkat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Teguh menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar dan disampaikan tanpa pemahaman yang memadai tentang mekanisme pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah.

“DPA bodong adalah istilah baru bagi saya, dan saya tidak mengerti mengapa disebut sebagai bodong. Para ASN telah menerima pembayaran gaji dan tunjangan, yang menunjukkan bahwa anggaran pembayaran tersebut tercatat dalam DPA yang sudah dieksekusi. Jadi, anggapan bodong ini, menurut saya, tidak beralasan dan keliru,” ujar Teguh.

Mengenai informasi dari oknum ASN Pemko Tanjungpinang yang mengklaim DPA ditarik kembali, Teguh menegaskan bahwa itu adalah informasi yang salah. Penjabat Wali Kota Tanjungpinang tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk menarik kembali DPA.

Setelah diserahkan langsung oleh Pj. Wali Kota ke seluruh OPD pada tanggal 10 Januari 2024, DPA SKPD di lingkungan Pemerintah Kota ditandatangani oleh masing-masing kepala OPD, kemudian diserahkan kembali ke BPKAD untuk ditandatangani oleh kepala BPKAD dan Sekretaris Daerah.

Teguh menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut instruksi Pj. Wali Kota agar seluruh perangkat daerah tidak menunda-nunda pelaksanaan kegiatan, beberapa OPD sudah mulai melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD tahun anggaran 2024.

“Jadi, pernyataan bodong itu tidak berdasar, karena beberapa kegiatan telah dilaksanakan. Yang benar adalah bahwa semua dokumen yang diserahkan ke OPD harus ditandatangani terlebih dahulu oleh masing-masing kepala OPD dan kepala BPKAD. Mungkin proses penandatanganan di BPKAD inilah yang salah diartikan oleh oknum ASN yang tidak bertanggung jawab sebagai penarikan DPA,” jelas Teguh.

READ  Aplikasi ngaji.ai, Belajar Mengaji Mudah Dengan AI

Dalam konteks pernyataan kontroversial yang diungkapkan oleh LSM Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Tanjungpinang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Teguh Susanto, menunjukkan ketidaksetujuannya. Menurutnya, tuduhan terhadap Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, S.Sos, terkait serah terima DPA bodong adalah tanpa dasar dan kurang pengetahuan mengenai mekanisme anggaran pemerintah.

Teguh menyoroti ketidakpahaman tentang istilah DPA bodong, menganggapnya tidak relevan karena ASN telah menerima gaji dan tunjangan yang tercatat dalam DPA. Dia juga menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi dari Penjabat Wali Kota untuk menarik kembali DPA.

Poin penting yang disoroti adalah penandatanganan DPA oleh kepala OPD dan BPKAD sebelum pelaksanaan kegiatan. Teguh menekankan bahwa beberapa kegiatan telah berlangsung sesuai dengan DPA, dan tuduhan bodong tersebut keliru.

Dengan demikian, Teguh merespon kritik dengan penuh keyakinan, menegaskan bahwa proses anggaran di Tanjungpinang berjalan sesuai dengan ketentuan, dan tuduhan tidak berdasar serta tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme pelaksanaan anggaran di pemerintahan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *